 |
| Husni Kamil Manik |
Jakarta, kpu.go.id- Kinerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dari tahun ke tahun terus membaik. Hal ini terlihat dari hasil penilaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2013 yang diserahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. KPU memperoleh prediket penilaian CC dengan poin 54,28 meningkat dari poin sebelumnya 50,85.
“Hasil ini merupakan akumulasi dari kinerja dan kerja sama semua satuan kerja (satker) KPU. Untuk komponen perencanaan kinerja dan capaian kinerja, nilai KPU cukup bagus. Ke depan tentu akan terus kita tingkatkan pada semua komponen penilaian agar mendapat nilai yang lebih baik lagi,” terang Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Senin (9/12).
Menurut Husni, dari hasil evaluasi itu, perencanaan kinerja, KPU telah berhasil mengimplementasikan perencanaan kinerja dengan menetapkan perencanaan strategis (renstra), rencana kinerja tahunan (RKT), dan penetapan kinerja (PK) baik untuk tingkat kesekjenan maupun unit kerja.
“Ke depan KPU membutuhkan penguatan dalam hal penyusunan indikator kinerja untuk mengukur tingkat capain strategis sekaligus menyusun rencana aksi atas kinerja yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari upaya pemenuhan target-target kinerja dalam setiap penetapan kinerja,” jelasnya.
Husni mengatakan, KPU perlu mengembangkan indikator kinerja individu yang mengacu pada indikator kinerja unit kerja. “Kerja setiap individu di jajaran penyelenggara Pemilu harus terukur. Karena itu harus dirumuskan indikator dan standarnya secara detail. Indikator kinerja itu harus pula berorientasi pada hasil dan relevan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis,” ujarnya.
Penggunaan teknologi informasi, kata Husni, mutlak diperlukan untuk kemudahan dan keakurasian pengukuran kinerja. Dengan teknologi, KPU akan mudah menghimpun, mengolah dan memberikan penilaian terhadap kinerja setiap individu, unit kerja dan satuan kerja.
“Pemantauan kinerja secara berkala juga penting untuk mendeteksi masalah yang terjadi dalam setiap unit kerja yang dapat menghambat kinerja instansi secara keseluruhan. Deteksi dini diperlukan untuk segera merumuskan solusi yang komprehenship atas setiap masalah yang muncul,” ujarnya.
Selain itu pencapaian setiap sasaran strategis dari program dan kegiatan harus dievaluasi dan dianalisis secara mendalam. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan membuat perbandingan tingkat capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu. “Evaluasi yang dilakukan nantinya tidak lagi sebatas evaluasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Evaluasi program harus ditingkatkan dengan fokus pada hasil (outcome),” ujarnya.
Husni mengatakan satuan kerja (satker) KPU yang jumlahnya banyak, mencapai 531 satker membutuhkan strategi manajemen kelembagaan dan kepemimpinan yang efektif untuk mengimplementasikan semua aturan yang berkaitan dengan akuntabilitas.
“Kita memahami sumber daya manusia di setiap satker berbeda. Begitu juga kondisi geografisnya. Karena itu, ada satuan kerja yang harus mendapat perhatian khusus sehingga dapat mengimbangi satuan kerja lainnya,” ujarnya. (*)
