TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menemui Dirjen Pemerintahan Umum dan Dirjen Administrasi Penduduk Kementerian Dalam Negeri.
Pertemuan yang direncanakan berlangsung hari ini, Jumat (19/4/2013) akan membahas persoalan Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri.
"DP4 didalamnya ada persoalan yakni kode wilayah, desa dan kelurahan terkait daerah pemekaran," kata Komisioner KPUHadar Nafis Gumay di Gedung DPR, Kamis (18/4/2013) malam.
Ia mengatakan permasalahan dalam kode wilayah seperti nama desa yang tertukar. Kemudian terdapat 3000 desa tidak memiliki kode wilayah.
Hadar mengatakan pihaknya lalu mencari informasi perbaikan kembali dan menemukan sekitar 860 desa yang belum mendapatkan kode wilayah.
"Masih ada desa dan kelurahan belum ada kode sehingga tidak bisa memastikan penduduknya dimana," tuturnya.
KPU, kata Hadar, mendapatkan informasi dari daerah bahwa banyak nama desa yang berbeda. Hadar mengatakan KPU akan mengalami kesulitan jika data masih banyak masalah.
"Tanpa data bersih, tidak bisa penurunan data dari pusat ke kota dan dibentuk ke TPS untuk dimuktahirkan di rumah menjadi kesulitan," imbuhnya.
