KPU: Gandeng Lembaga Sandi Negara Agar Sistem Teknologi Aman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemerintahan Umum membenarkan menggandeng Lembaga Sandi Negara, selain BPPT dan Kemenkominfo, untuk memastikan perangkat teknologi yang dipakai dalam kepemiluan aman dari serangan peretas.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay kemarin mengatakan pihaknya sangat membutuhkan keahlian teknologi dari tiga lembaga tersebut untuk keamanan jaringan, perangkat, dan sistem teknologi demi menyukseskan pemilu.

"Ada institusi punya tugas khusus. Misalnya Kemenkominfo. Ada Lembaga Sandi Negara yang memiliki keahlian, bahwa komunikasi sensisitif kita aman. Pihak lain, BPPT yang ahli dalam bidang teknologi. ITB juga yang punya keahlian menyusun logistik," kata Hadar.

Hadar mengakui, banyak sekali pekerjaan yang harus diemban KPU, namun tidak semua persoalan bisa dilakukan sendiri. Sehingga KPU bekerjasama dan menggunakan keahlian lembaga lain untuk mendukung kinerja kepemiluan.

Pemanfaatan keahlian lembaga negara ini, KPU berharap akan meringankan kerja, dan pemilu berjalan baik. Sehingga semua sistem teknologi yang digunakan dalam semua tahapan aman dan bekerja dengan lancar. "Jadi kita pastikan secure dan aman," tegasnya.

Masih kata Hadar, tidak menutup kemungkinan mereka akan dijadikan tim pengarah dan teknis bagi SDM IT KPU. Misalnya, ketika membangun suatu teknologi, KPU meminta pendapat teknis tiga lembaga ini.

"Jadi ekpertise-nya yang kita minta dari mereka. Nanti bisa jadi masuk tim teknis kalau kita kurang orang. Misalnya yang kita mau siapkan sistem informasi menghitung dan merekapitulasi suara," tukas Hadar mengakhiri pembicaraan.

KPU menerapkan teknologi informasi Pemilu 2014 seperti Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Logistik (Silog), Sistem Informasi Penghitungan (Situng) dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon), yang diharapkan bisa sampai PPK.

Sebelumnya, Sekjen KPU Arif Rahman Hakim menyatakan, untuk mendukung teknologi di atas KPU mengalokasikan anggaran cukup besar, salah satunya terkait pengadaan perangkat teknologi untuk menunjang tahapan.

"Anggaran pengadaan seluruh IT sekitar Rp 40 miliar dari Rp 5 triliun. Ini untuk seluruh IT tingkat KPU Pusat, Provinsi sampai Kabupaten atau Kota," ujar Sekjen KPU, Arif Rahman Hakim usai MoU antara KPU dan LKPP, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Menurut Arif, ongkos belanja paling banyak dalam pengadaan barang dan jasa IT KPUadalah belanja bandwith atau jaringan. KPU mengharapkan segala data dan informasi secara online paling tidak tersambung sampai tingkat PPK.